SKPD Terkait Harus Serius Mengentaskan Program Kemiskinan

KABUPATEN CIREBON - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk serius menangani program kemiskinan yang sedang gencar dilakukan Pemkab Cirebon. Ini karena, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial saja, namun tugas semua SKPD yang berhubungan dengan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, Selasa (24/5/2022).

Dalam acara monitoring dan evaluasi program kemiskinan di Kecamatan Sumber, Imron mewanti-wanti semua komponen untuk serius membantu program pengentasan kemiskinan tersebut. Bila semua element masyarakat ikut bergerak, maka perlahan namun pasti kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

"Saya meminta semua pihak, terlebih SKPD terkait untuk serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Setiap bulan harus ada peningkatan progres untuk persoalan ini, " ungkap Imron.

Menurut Bupati, saat ini Dinas Sosial sedang melakukan Verval data, supaya bisa mengetahui secara pasti jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Cirebon. Selama ini memang ada ketidaksesuaian data, mulai dari Puskesos dan Dinkes itu sendiri. 

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

"Verval data sangat diperlukan, karena data akan sinkron. Ini kan, kita mulai dari Puskesos yang ada di desa, lalu naik ke kecamatan dan sinkron dengan data Dinsos, " jelasnya.

Hal senada dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu). Ayu menyebutkan, monitoring verval data masalah kemiskinan akan terus dilakukan Pemkab Cirebon. Kehadiran Pemkab sangat dibutuhkan, dan harus melakukan intervensi supaya bisa mengambil langkah strategis.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

"Pemkab harus melakukan intervensi langsung, supaya kantong-kantong kemiskinan bisa diketahui secara real. Ini supaya kami bisa segera mengambil langkah strategis menyelesaikan persoalan ini, " paparnya.

Kembali Ayu menyinggung tentang keinginan Pemkab Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan. Pemkab sendiri mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Minimal, bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen setiap tahunnya. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

"Jadi verval data itu harus terus dilakukan, karena perubahan data setiap bulannya, itu pasti. Warga pasti ada yang meninggal. Disamping itu, secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, akan ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring, " ucap Ayu.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono menambahkan, banyak program yang sudah dikonsep Bappelitbangda dan tujuannya memang mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Skala besarnya adalah dengan mempercepat perizinan bagi investor yang akan masuk.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

"Dengan mempercepat perizinan, otomatis investor bisa cepat berinvestasi. Lalu mereka membangun pabrik dan bisa menyerap tenaga kerja. Otomatis, lapangan kerja di Kabupaten bisa terserap, " kata Suhartono. (Bekti)